Aksi Demonstrasi LMP dan Brigez Desak DPRD Surati Mendagri dan Gubernur Jabar Pencopotan Pj.Bupati Bekasi
Ratusan massa LSM Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi dan Brigez pimpinan wilayah Kabupaten Bekasi mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa, 10 Januari 2023. Massa mendesak DPRD agar menyampaikan aspirasi ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung untuk secepatnya memberhentikan Dani Ramdan dari jabatan Pj Bupati Bekasi.
“Kami meminta hari ini DPRD menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera memberhentikan Dani Ramdan dari jabatan Pj Bupati Bekasi,” teriak Ketua LMP Kabupaten Bekasi, Eko Triyanto dalam orasinya.
LMP dan Brigez menilai Dani Ramdan terbukti melakukan pelanggaran disiplin yaitu meminta sesuatu berhubungan dengan jabatan dan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi.
“Dani Ramdan banyak mengumbar janji dan bertindak untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Pj Bupati Bekasi,” ungkap Eko.
Hal tersebut, lanjut Eko, dibuktikan dengan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/8367/OTDA/2022 kepada Gubernur Jawa Barat untuk memberikan klarifikasi terkait pelanggaran dilakukan bawahannya, Dani Ramdan.
Lanjut Eko, selain pelanggaran disiplin ASN, Dani Ramdan dinilai gagal dalam penyerapan anggaran dan belanja daerah yang hanya mencapai 67,15 persen. “Hal ini menunjukkan tidak efektifnya birokrat Kabupaten Bekasi dalam bekerja,” tegasnya.
Terkait desas desus rotasi mutasi jabatan, menurut Eko panitia seleksi harus lebih selektif dalam melakukan penilaian calon penjabat kepala dinas dan harus melakukan keterbukaan atas mekanisme dan penilaian seleksi.
“LMP dan Brigez mendesak Sekda untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dan mendesak DPRD untuk memanggil panitia seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama,” ungkap Eko melalui Agitasi Laskar Merah Outih Kabupaten Bekasi dan Brigez DPW Kabupaten Bekasi.
Dalam pantauan Awak media aksi massa sebanyak 1000 an orang merangsek ke halaman Gedung DPRD. Mereka berorasi dan mendesak anggota DPRD untuk menemui mereka.
Sebelumnya, aksi yang meminta Mendagri dan Gubernur Jawa Barat memberhentikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Mereka mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat.
Berikut rangkaian aksi masyarakat yang menginginkan Dani Ramdan dicopot dari jabatan Pj Bupati Bekasi.
1 OKTOBER 2022
Puluhan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi menggelar diskusi membahas kepemimpinan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Para tokoh sepakat untuk mendatangi kantor Gubernur Jabar dan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta agar Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dicopot dari jabatannya.
“Dalam waktu dekat kami bersama ormas lainnya akan mendatangi kantor Gubernur Jabar dan meminta Kementerian Dalam Negeri mencopot Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, lalu menggantinya dengan putra daerah,” tegas Haetami, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menginisiasi diskusi tokoh di Taman NKRI Jababeka, Sabtu (1/10/2022).
28 OKTOBER 2022
LSM Cakra Sakti Nusantara menyampaikan video statemen tang mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencopot Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan. Dalam statemennya, Ketua Umum LSM Cakra Sakti Nusantara, Joko menegaskan bahwa lembaganya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga untuk demo ke Kemendagri meminta pemberhentian Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan secepatnya.
Selain LSM Cakra Sakti Nusantara, video yang mendesak pemberhentian Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan juga disampaikan LSM Maung Jagat Nusantara Kabupaten Bekasi, LSM Mekarindu Langit Garuda Indonesia Kabupaten Bekasi, Panglima Gempa Bekasi Raya Umar Fahahilah, Forum Anak Serikat Tani dan Macan Nusantara Bersatu.
10 NOVEMBER 2022 :
Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) bersama masyarakat Kabupaten Bekasi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mencopot Dani Ramdan dari jabatannya saat ini sebagai Pj Bupati Bekasi.
Desakan BKPK disampaikan pada momentum Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022 di sekitar Kantor Kementerian Dalam Negeri jalan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022) siang.
12 DESEMBER 2022 :
Gerakan Masyarakat Peduli Bekasi (GMPB) yang tergabung dalam Ormas GMI, Sniper, Benteng Bekasi melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan untuk segera mundur dari kepemimpinannya, Senin (12/12/22).
Dalam aksi demo tersebut Dani Ramdan dinilai melanggar kode etik ASN sehingga menguntungkan pribadi dan golongan organisasi lain.
14 DESEMBER 2022
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi mendatangi komplek perkantoran Pemkab Bekasi. GMNI mendesak DPRD Kabupaten Bekasi menggunakan hak interpelasi ataupun hak angket mengevaluasi Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi yang kinerjanya buruk.
Aksi demo GMNI dilakukan depan kantor DPRD, Komplek Pemkab Bekasi, Rabu, 14 Desember 2022.
16 DESEMBER 2022
Aksi lanjutan demo mahasiswa berlangsung depan gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat, 16 Desember 2022. Kali ini, selain meminta legislatif gunakan hak interpelasi kinerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, mahasiswa menduga adanya gratifikasi terkait rotasi dan mutasi pejabat eselon 2 yang diduga pelakunya merupakan orang kepercayaan Pj Bupati Bekasi
SAUT
Tidak ada komentar: